PUTUSAN TERBARU

Pengaduan Pelayanan Pengadilan Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.

SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Senin, 11 September 2017 / 13.30 WITA / RUANG AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi
Senin, 11 September 2017 / 09.30 WITA / RUANG SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, Seha Terima Jabatan
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

172904
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
118
803
4213
161639
19774
29295
172904

Your IP: 54.80.180.248
2017-09-22 02:25

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017
    PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 8. Maklumat Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2017
    PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 147/SEK/SK/VIII/2017
    KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 2016 REVISI
    PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN, PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG, PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU, PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PANAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA. PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALILI, PENGADILAN AGAMA LASUSUA, PENGADILAN AGAMA RUMBIA, PENGADILAN AGAMA LOLAK, PENGADILAN BOLAANG UKI, PENGADILAN AGAMA BOROKO, PENGADILAN AGAMA TUTUYAN, PENGADILAN AGAMA SUWAWA, PENGADILAN AGAMA KWANDANG, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN AGAMA NAMLEA DAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA (1. Peraturan Perundang-undangan / 6. Keputusan Presiden / Tahun 2016)
  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev