PUTUSAN TERBARU

Informasi Pendaftaran Perkara Penelusuran Perkara

UNTUK MENELUSURI PERKARA DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

KAB/KOTA KUNJUNGI WEBSITE SIPP MASING-MASING DI BAWAH INI :

PENGADILAN AGAMA PALU

http://sipp.pa-palu.go.id/

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

http://sipp.pa-donggala.go.id/

PENGADILAN AGAMA PARIGI

http://sipp.pa-parigi.go.id/

PENGADILAN AGAMA POSO

http://sipp.pa-poso.net/

PENGADILAN AGAMA LUWUK

http://sipp.pa-luwuk.net/

PENGADILAN AGAMA BUNGKU

http://sipp.pa-bungku.go.id/

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

http://sipp.pa-banggai.go.id/

PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

http://sipp.pa-tolitoli.go.id/

PENGADILAN AGAMA BUOL

http://sipp.pa-buol.go.id/

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Senin, 11 September 2017 / 13.30 WITA / RUANG AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi
Senin, 11 September 2017 / 09.30 WITA / RUANG SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, Seha Terima Jabatan
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

172907
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
121
803
4216
161639
19777
29295
172907

Your IP: 54.80.180.248
2017-09-22 02:27

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017
    PENGAWASAN DAN PEMBINAAN HAKIM, APARATUR MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 8. Maklumat Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 7 TAHUN 2017
    PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/INPASSING (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 147/SEK/SK/VIII/2017
    KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • KEPPRES NOMOR 13 TAHUN 2016 REVISI
    PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NANGA BULIK, PENGADILAN AGAMA SUKAMARA, PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG, PENGADILAN AGAMA KASONGAN, PENGADILAN AGAMA TAMIYANG LAYANG, PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU, PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN, PENGADILAN AGAMA PANAJAM, PENGADILAN AGAMA SENDAWAR, PENGADILAN AGAMA BELOPA. PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU, PENGADILAN AGAMA MALILI, PENGADILAN AGAMA LASUSUA, PENGADILAN AGAMA RUMBIA, PENGADILAN AGAMA LOLAK, PENGADILAN BOLAANG UKI, PENGADILAN AGAMA BOROKO, PENGADILAN AGAMA TUTUYAN, PENGADILAN AGAMA SUWAWA, PENGADILAN AGAMA KWANDANG, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU, PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA, PENGADILAN AGAMA NAMLEA DAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA (1. Peraturan Perundang-undangan / 6. Keputusan Presiden / Tahun 2016)
  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev