PUTUSAN TERBARU

WAKIL KETUA PTA. PALU MENJADI PESERTA TERBAIK PERTAMA DALAM

PELATIHAN EKONOMI SYARI’AH

Palu|www.pta-palu.go.id

Selama 18 hari (22 Oktober sampai dengan 7 Nopember 2017), Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. melalui Surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Nomor : 522/Bld.3/Dik/S/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017 mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari’ah yang diikuti 33 Hakim Tinggi dari 17 Pengadilan Tinggi Agama dan 127 Hakim Tingkat Pertama. Pada pelatihan tersebut, dua orang Hakim Tinggi PTA. Palu menjadi peserta yaitu Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H (Wakil Ketua) dan Drs. Supardi (Hakim Tinggi).

Dan kabar gembira untuk Pengadilan Tinggi Agama Palu dimana Wakil Ketua, berhasil meraih prestasi sebagai peserta terbaik pertama dari kalangan Hakim Tinggi pada pelatihan tersebut.

Ditemui Tim IT PTA. Palu di ruang kerjanya, Wakil Ketua kelahiran Jeneponto Tahun 1956 tersebut menyampaikan bahwa sebelum mengikuti pelatihan seluruh peserta diwajibkan mengikuti pre-test dan ujian wawancara terlebih dahulu.

“Materi pre-test dan wawancara ini meliputi 21 materi seperti : Hukum Acara Ekonomi Syari’ah, Bisnis Syari’ah, Hukum Kontrak Syari’ah dan lain sebagainya dan dari hasil pre-test serta wawancara ini ada tiga orang Hakim Tinggi yang tidak lulus sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan ekonomi syari’ah lebih lanjut”, jelasnya.

Mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut juga menyampaikan urgensi pendalaman ekonomi syari’ah bagi Hakim Tinggi Agama maupun Hakim Tingkat Pertama pada Peradilan Agama mengingat amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang absolut sengketa ekonomi syari’ah kepada Peradilan Agama.

“Untuk itu semua aparat Peradilan Agama khususnya Hakim harus menguasai ekonomi syari’ah pada khususnya selain bidang-bidang lainnya”, tegasnya.

Tantangan menguasai hukum ekonomi syar’ah ini menjadi sangat urgen urainya lebih lanjut mengingat ke depannya unit-unit usaha berbasis syari’ah akan terus berkembang seiring perkembangan zaman, seperti bank syari’ah, pegadaian syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syar’ah dan lain sebagainya.

Ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H ditemui Tim IT PTA. Palu di ruang kerjanya menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih Wakil Ketua PTA. Palu sebagai peserta terbaik pertama.

Selain itu, Ketua PTA. Palu juga mengharapkan agar ilmu yang telah didapat selama pelatihan dapat diterapkan dan disebarluaskan bagi seluruh hakim khususnya di wilayah PTA. Palu.

“Dan untuk maksud ini akan dialokasikan waktu khusus untuk sosialisasi Ekonomi Syari’ah sehingga kemampuan hakim-hakim di wilayah PTA. Palu tentang ekonomi syari’ah semakin mumpuni”, jelasnya.  (iin).

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244025
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
345
950
3653
233242
24074
38686
244025

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:18

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev