PUTUSAN TERBARU

TIM ASSESOR EKSTERNAL LAKUKAN AUDIT SAPM DI PA.PALU DAN PA.PARIGI

 

Palu|www.pta-palu.go.id

Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan kebijakan prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. tahun 2017, dimana tujuan utama implementasi program ini adalah meningkatkan pelayanan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik dan berujung pada meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan serta kepuasan pelanggan dapat tercapai (pelayanan prima)

Dan setelah bekerja keras kurang lebih satu bulan guna memenuhi target SAPM,  Pengadilan Agama Palu dan Parigi sebagai Pilot Project SAPM di wilayah PTA. Palu, akhirnya dikunjungi oleh Lead Assesor Badilag, Aan Wiharyanto, S.H dan Assesor Pendamping PTA. Palu yaitu Drs. H. Jaharuddin S,S.H (Hakim Tinggi), H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum (Panitera), Sutarno, S.H.,M.H (Sekretaris) dan Hj. Rostiah Kasim, S.H (Kasubag. Keuangan dan Pelaporan), pada 30 Oktober sampai 1 Nopember 2017 di PA. Parigi dan 1 sampai 3 Nopember 2017 di PA. Palu.

Pada dua Pengadilan Agama tersebut, kegiatan hari pertama dimulai dengan pembukaan pertemuan (opening meeting) berupa perkenalan tim Asesor dan ketua Pengadilan Agama memperkenalkan personil masing-masing serta penjelasan jadwal assesment dilanjutkan dengan presentasi ketua Pengadilan Agama tentang garis besar kegiatan dan upaya peningkatan mutu dan kinerja di masing-masing Pengadilan Agama.

Setelah presentasi, lead assesor meminta Buku Register Perkara dua bulan terakhir untuk dilakukan telaah serta meminta daftar pencari keadilan pada hari tersebut, selanjutnya lead assesor melakukan telaah Dokumen Administrasi Managemen, Telaah Dokumen Kesekretariatan, Telaah Dokumen Kepaniteraan, Arsip Perkara serta Sistem Pelayanan.

Di hari kedua, Lead Assesor dan Tim melakukan klarifikasi dan masukan, selanjutnya melakukan telusur Sistem Managemen dan Sistem Penyelenggaraan Kesekretariatan serta telusur sistem penyelenggaraan pelayanan dan Register.

Di hari kedua tersebut, lead assesor juga melakukan wawancara langsung terhadap para pencari keadilan tentang sejauh mana pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama.

Di hari terakhir, Lead Assesor dan tim melakukan klarifikasi dan masukan, wawancara pimpinan, telusur lintas sektor, telusur Sistem Penyelenggaraan Kesekretariatan, telusur sistem penyelenggaraan pelayanan, pemeriksaan fasilitas seperti ketersediaan ruang mediasi, ruang laktasi, ruang bermain anak, kebersihan kamar mandi, kelengkapan keamanan dan lain sebagainya dan diakhiri dengan close meeting.

Hasil Telaah terhadap dokumen-dokumen serta fasilitas pendukung SAPM pada dua Pengadilan Agama tersebut akan dikirim oleh Lead Assesor ke Tim Komite Sertifikasi Peradilan Agama (KSPA) Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Komite inilah yang akan menerbitkan sertifikat dan menentukan klasifikasi predikat A, B, C dan D sesuai nilai yang diperoleh masing-masing Pengadilan Agama.

Semoga hasil penilaian SAPM kedua Pengadilan Agama wilayah PTA.Palu tersebut sesuai dengan yang diharapkan sehingga hasil kerja keras seluruh personil berbuah manis dan berdampak pada maksimalnya kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan pada masing-masing Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Parigi


Pengadilan Agama Parigi


Pengadilan Agama Parigi


Pengadilan Agama Parigi


Pengadilan Agama Palu Klas 1.A

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244023
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
343
950
3651
233242
24072
38686
244023

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:17

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev