PUTUSAN TERBARU

MEMAKNAI KEMBALI HARI SUMPAH PEMUDA

PTA. PALU GELAR UPACARA BENDERA

Palu|www.pta-palu.go.id

Bertempat di halaman depan Pengadilan Tinggi Agama Palu digelar upacara memperingati hari Sumpah Pemuda ke 89 dengan Tema “Pemuda Indonesia Berani Bersatu” yang diikuti oleh seluruh stake holder PTA. Palu, PA. Palu dan PA. Donggala, Jum’at, 27 Oktober 2017.

Ketua PTA.Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan Amanat Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia.

Pukul 7.30 WITA, upacara dimulai dengan Penghormatan kepada Pembina Upacara, Laporan Pemimpin Upacara, Pengibaran Bendera Merah Putih, Mengheningkan Cipta, Pembacaan Pancasila, Pembacaan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Pembacaan Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, Amanat Pembina Upacara dan Pembacaan Doa.

Secara historis, sumpah pemuda merupakan keputusan kongres pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di batavia (Jakarta) yang mempertemukan pemuda-pemudi dari berbagai pelosok nusantara. Dimana saat itu, pemuda pemudi Indonesia mengucapkan ikrar bersejarah yang menegaskan bertanah air satu (tanah air Indonesia), satu bangsa (bangsa Indonesia) dan satu bahasa (Bahasa Indonesia).

Ikrar tersebut menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia.

Sejatinya, Sumpah Pemuda lahir dari keprihatinan para pemuda terhadap kondisi bangsa saat itu sehingga mereka bertekad dalam satu ikrar untuk membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan.

Para pemuda saat itu, bersatu dalam satu ghiroh (semangat) nasionalisme untuk berdirinya Indonesia merdeka.

Dalam konteks saat ini, sumpah pemuda dapat dimaknai dengan ghiroh mengisi kemerdekaan dengan berjuang membebaskan negeri ini bukan lagi dari penjajahan Belanda dan Jepang namun dari penjajahan korupsi yang berbanding lurus dengan masih tingginya angka kemiskinan dan kriminalitas di negeri ini. 

Dalam tataran ini, Sumpah Pemuda dapat dimaknai sebagai Pemuda Indonesia Berani Bersatu Melawan Korupsi. Selamat Hari Sumpah Pemuda. (iin).

 



Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244022
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
342
950
3650
233242
24071
38686
244022

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:17

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev