PUTUSAN TERBARU

INI WEJANGAN KETUA PTA. PALU DALAM ACARA

FORUM SILATURAHIM WARGA PERADILAN AGAMA

Palu|www.pta-palu.go.id

Kondisi rumah tangga berkolerasi kuat dengan kinerja hakim maupun pegawai negeri sipil di kantor, untuk itu diperlukan suatu managemen rumah tangga yang mumpuni guna terciptanya kondisi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga pekerjaan-pekerjaan di kantor dapat diselesaikan dengan baik.

Demikian disampaikan oleh Ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H dalam acara forum silaturahim warga peradilan agama yang diikuti oleh hakim dan karyawati beserta isteri hakim dan karyawan PTA. Palu, PA. Palu dan PA. Donggala, Jum’at, 20 Oktober 2017 di ruang sidang PTA. Palu.

Selain itu, mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut juga mengingatkan tentang pentingnya mendidik anak-anak dengan agama.

“Ajari anak untuk shalat dan mengaji sebagai bekal hidup mereka kelak dan senantiasa doakan mereka karena doa seorang ibu adalah kunci keselamatan dan kesuksesan anak-anaknya”, imbuhnya.

Ketua Forum Silaturahim Warga Peradilan Agama, Hj. Nur Rahkma Samparaja, S.H menyampaikan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada acara tersebut sehingga silaturahim tetap terjaga dan tercipta keakraban tidak saja di antara sesama pegawai tetapi juga dengan isteri-isteri pegawai. 

Pentingnya menjaga silaturahim sendiri dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik yang berkata :”Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda barangsiapa yang ingin diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah silaturahim (Fal Yasil Rahimahu).

Pada acara tersebut juga dilakukan arisan serta pembagian door prize dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Resmi, S.E.,Ak, staf Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Palu. (iin).

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244028
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
348
950
3656
233242
24077
38686
244028

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:18

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev