PUTUSAN TERBARU

 PTA. PALU MENJADI SHOHIBUL BAIT ACARA KONSOLIDASI,

KLARIFIKASI DAN VALIDASI SAKIP TAHUN 2017 PADA WILAYAH SULAWESI TENGAH

Palu |www.pta-palu.go.id

Mahkamah Agung selalu berbenah dan meningkatkan kualitas penyampaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Instansi Pemerintah) sehingga pada tahun 2016-seperti yang dirilis situs resmi KemenPAN tentang Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota-Mahkamah Agung memperoleh nilai BB (Sangat Baik), meningkat dibanding tahun sebelumnya yang memperoleh nilai B (Baik).

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H ketika membuka  acara Konsolidasi, Klarifikasi dan Validasi tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, Senin, 9 Okotober 2017  yang diikuti oleh Sekretaris dan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Palu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu,  Pengadilan Negeri dan Agama Palu, Donggala, Parigi dan Poso serta Pejabat Fungsional dan Struktural PTA. Palu di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lebih lanjut, mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut menyampaikan bahwa tujuan utama  SAKIP adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Wakil Ketua PTA. Palu menyampaikan bahwa SAKIP atau juga dikenal dengan LkjIP  tahun 2016 telah dievaluasi oleh Mahkamah Agung untuk tingkat banding sedangkan untuk tingkat pertama telah dinilai oleh tingkat banding, baik Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer dan dari hasil nilai evaluasi tersebut akan menjadi tolak ukur kinerja. Dimana evaluasi tersebut mencakup Rencana Strategis (RENSTRA), Penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kesemuanya harus selaras dan bersinergi, baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

“Laporan tersebut merupakan cerminan tingkat keberhasilan instansi pemerintah setiap tahunnya, oleh karena itu dalam penyusunannya diharapkan keterlibatan semua lini”, imbuhya.

Kasubag. Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Yusnatin, S.Sos.,M.M yang hadir sebagai pemateri dalam sambutannya menyampaikan bahwa SAKIP/LKJIP merupakan tolak ukur pencapaian kinerja suatu instansi sehingga perlu dilakukan konsolidasi, klarifikasi dan validasi terhadap SAKIP/LKJIP.

“Maksud dan tujuan validasi adalah untuk meneliti kebenaran dokumen LKJIP / SAKIP sebagaimana yang tertuang dalam PermenPAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah”, jelasnya.

Selain itu, urainya lebih lanjut, SAKIP memiliki peran signifikan dalam pelaksanaan Akreditasi Managemen Mutu (SMM) yang saat ini sedang dilaksanakan oleh lembaga peradilan sebagai indikator kinerja utama. (iin).





Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244040
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
360
950
3668
233242
24089
38686
244040

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:20

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev