PUTUSAN TERBARU

PTA. PALU GELAR RAPAT

SOSIALISASI MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

Palu|www.pta-palu.go.id

Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 11 September 2017 No. 01/Maklumat/KMA/IX/2017, maka Jum'at, 22 September 2017 PTA. Palu menggelar rapat Sosialisasi terkait hal tersebut yang diikuti oleh seluruh unsur PTA. Palu mulai dari Hakim Tinggi sampai tenaga kontrak di ruang sidang PTA. Palu.

Dibuka oleh Sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H rapat diawali dengan pengarahan Ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H yang menyampaikan bahwa Maklumat Ketua Mahkamah Agung merupakan respon pimpinan Mahkamah Agung terhadap berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini mencoreng wibawa Mahkamah Agung RI.

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada beberapa oknum Peradilan oleh KPK akhir-akhir ini  kiranya menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk meningkatkan pengawasan internal, khususnya pengawasan atasan langsung kepada bawahan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 8 Tahun 2016 dan tertuang dalam maklumat Ketua Mahkamah Agung tersebut", ujarnya.

Selain itu, mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut juga menekankan seluruh stake holder PTA. Palu untuk menaati jam kerja yang telah ditetapkan. Bahwa definisi korupsi tidak saja terkait masalah uang tetapi juga masalah waktu (korupsi waktu).

"Taati jam kerja yang telah ditetapkan sehingga gaji dan tunjangan yang kita terima setiap bulannya bernilai berkah", tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua PTA. Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H menyampaikan bahwa sesuai maklumat Ketua Mahkmah Agung dan Perma No. 8 Tahun 2016, atasan langsung bertanggung jawab terhadap kesalahan bawahannya.

"Untuk mengefektifkan pengawasan atasan langsung kepada bawahan, salah satu caranya adalah atasan langsung memaksimalkan buku catatan harian, siapa bawahan yang melanggar disiplin dicatat dalam buku tersebut dan dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk dibina", urainya.

Mantan Hakim Tinggi PTA. Surabaya tersebut juga menyampaikan agar semua Peraturan yang tertuang dalam maklumat tersebut perlu disosialisasikan satu persatu, seperti Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan peraturan-peraturan lainnya.

Adapun isi Maklumat Ketua Mahkamah Agung dibacakan secara rinci oleh Sekretaris PTA. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Sosialisasi Hasil Pelatihan Assesor Penjaminan Mutu Pada Empat Lingkungan Peradilan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor, 17-20 September 2017 yang diikuti oleh Wakil Ketua PTA. Palu.

(iin).



Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244039
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
359
950
3667
233242
24088
38686
244039

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:20

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev