PUTUSAN TERBARU

PERSIAPAN SERTIFIKASI AKREDITASI

PENJAMINAN MUTU, PTA. PALU GELAR RAPAT

Palu|www.pta-palu.go.id

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Senin, 7 Agustus 2017, PTA. Palu menggelar rapat terkait hal tersebut di aula PTA. Palu.

Dibuka sekaligus dipimpin oleh Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,Hum, rapat tersebut dimaksudkan selain membahas surat Dirjen Badilag tersebut juga untuk menyamakan persepsi  dan komitmen guna menindaklanjuti program unggulan Ditjen Badilag tersebut (SMM).

Sesuai petunjuk surat Dirjen Badilag di atas, pada rapat tersebut langsung dibentuk Susunan Tim Asistensi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu Pengadilan Agama di Lingkungan PTA. Palu yang terdiri dari seluruh Hakim Tinggi Pengawas dan seluruh trainers yang telah mengikuti TOT serta pejabat/tenaga ahli kepaniteraan dan kesekretariatan PTA. Palu serta Pembagian Tanggung Jawab Susunan Tim Asistensi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan mutu PTA. Palu dan Penetapan Jadwal Asistensi Penetapan Serfikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama di Lingkungan PTA. Palu sebagai berikut :

1.      Pembentukan Tim Asistensi Persiapan Akreditasi PA : Minggu pertama Agustus : Senin, 7 Agustus 2017

2.      Pembekalan materi Asistensi kepada seluruh Tim : Minggu kedua Agustus, Senin, 14 Agustus 2017

3.      Penyiapan bahan Asistensi Akreditasi Penjaminan Mutu ke PA, Minggu kedua Agustus, Selasa, 15 Agustus 2017

4.      Pemetaan/kajian awal PA. yang berpotensi untuk akreditasi : Minggu ketiga Agustus, Senin, 21 Agustus 2017

5.      Deklarasi kesiapan pelaksanaan sertifikasi akreditasi oleh PA. : Minggu keempat Agustus, Senin, 28 Agustus 2017

6.     Pelaksanaan Asistensi Akreditasi Penjaminan Mutu ke PA. oleh Tim PTA. Palu : Minggu keempat Agustus sampai dengan Minggu ketiga Oktober 2017

7.      Evaluasi dan Penilaian oleh Tim PTA. Palu : Minggu keempat Oktober, Senin,    23 Oktober 2017

8.      Penetapan Nominasi Calon PA. Terakreditasi : Minggu keempat Oktober, Selasa, 24 Oktober 2017

9.      Pengusulan PA. Terakreditasi : Minggu keempat Oktober, Rabu, 25 Oktober 2017

10. Pengecekan lapangan oleh Tim Komite Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pusat : Minggu keempat Oktober sampai dengan Minggu ketiga Nopember 2017.

Pada rapat tersebut juga diminta komitmen seluruh tim Akreditasi Penjaminan Mutu PTA. Palu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari Pedoman Sertifikasi Penjaminan Mutu PA/M.Sy yang telah disiapkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. berupa soft Copy terdiri dari Buku I tentang Standar Mutu Administrasi Managemen, Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Kepaniteraan dan Buku III tentang Instrumen.

Kesiapan serta komitmen Tim Sertifikasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tingkat Banding menjadi kunci suksesnya implementasi Sistem Managemen Mutu di Pengadilan Tingkat Pertama sebagai program unggulan Ditjen Badilag Mahakamah Agung RI. yang tujuan akhirnya adalah kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan. (iin).


 

 




 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143181
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
608
713
2047
134178
19346
30827
143181

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 13:00

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev