PUTUSAN TERBARU

RUMUSAN HASIL RAPAT IPASPI CABANG PALU

DI SOSIALISASIKAN DI PTA. PALU

Palu|www.pta-palu.go.id

Bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu, senin, 31 Juli 2017 digelar pertemuan dalam rangka sosialisasi hasil Musyawarah Cabang (Muscab) IPASPI cabang PTA. Sulteng yang dipimpin dan dibuka oleh Panitera PTA. Palu, H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum dan diikuti oleh seluruh pejabat fungsional dan struktural PTA. Palu.

Hasil rumusan rapat ipaspi tersebut merupakan hasil dari Muscab IPASPI yang sebelumnya telah diselenggarakan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Senin, 17 Juli 2017.

Adapun hasil rumusan Muscab IPASPI  PTA. Sulteng tersebut adalah membentuk pengurus IPASPI cabang PTA. Sulteng untuk masa bakti 2017-2021 dengan susunan Pengurus sebagai berikut :

Ketua                          : H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum (Panitera PTA. Palu)

Wakil Ketua               :  Samsidar B. Gani, S.Ag.,M.M (Kabag. Perencanaan dan

                          Kepegawaian PTA. Palu)

Sekretaris                   : Agus Sukamto, S.Ag (Kasubag. Rencana Program dan

                          Anggaran PTA. Palu)

Wakil Sekretaris        :  Dra. Nuranah, M.H (Panitera Muda Hukum PTA. Palu)

Bendahara                 :  Ernawati, S.Ag (Panitera Muda Banding PTA. Palu)

Pada rapat tersebut juga disepakati hal yang akan diperjuangkan oleh IPASPI cabang PTA. Sulteng terkait perpanjangan usia pejabat stuktural sehingga kelak sama dengan panitera maupun panitera pengganti yaitu 60 tahun untuk pengadilan tingkat pertama dan 62 tahun untuk pengadilan tingkat banding.

IPASPI sebagai wadah organisasi panitera dan sekretaris seluruh Indonesia selain berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya juga diharapkan mampu menjadi wadah amar ma’ruf nahi mungkar khususnya dalam pemberatasan korupsi. Dalam konteks ini, IPASPI diharapkan mampu membentengi seluruh anggotanya dari perilaku koruptif sehingga IPASPI dapat menjadi penopang kuat terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143180
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
607
713
2046
134178
19345
30827
143180

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 13:00

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev