PUTUSAN TERBARU

 KETUA DAN SEKRETARIS PTA. PALU

 LAKUKAN AUDIT KINERJA DI PA. BUNGKU

Palu |www.pta-palu.go.id

Selama 4 hari (23-26 Juli 2017) ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H. didampingi sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H melakukan audit kinerja sekaligus pembinaan di Pengadilan Agama Bungku.

Audit Kinerja tersebut dilakukan terhadap pertanggung jawaban  keadaan berkas perkara dan keuangan pihak ketiga dalam rangka serah terima jabatan   ketua Pengadilan Agama Bungku. Dimana berdasarkan surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 2913/DJA/KP.04.6/07/2017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Hasil Rapat TPM Mahkamah Agung RI., ketua PA. Bungku Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H dimutasi menjadi hakim PA. Maros kelas 1B dan posisinya diganti oleh wakil ketua PA. Bungku, Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Audit Kinerja tersebut sendiri didasarkan pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 8 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober 1996 tentang Pertanggung Jawaban Berkas Perkara dan Keuangan Pihak Ketiga dalam rangka Serah Terima Jabatan Ketua dan Panitera Pengadilan.

Adapun pertanggung jawaban berkas perkara meliputi jumlah berkas perkara yang belum dibagi, jumlah berkas perkara yang sudah dibagi kepada majelis/hakim namun belum diputus dengan menyebutkan nama ketua majelis/hakim pemegang berkas yang bersangkutan, jumlah berkas perkara yang belum selesai dimutasi, dengan menyebutkan ketua majelis/hakim pemegang berkas yang bersangkutan, jumlah berkas perkara somasi belum terselesaikan, jumlah berkas perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali yang belum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung, jumlah perkara eksekusi yang masih bergantung, jumlah perkara grasi yang belum terselesaikan dan lain-lain yang bersangkutan dengan perkara yang dianggap perlu

Sedangkan pertanggung jawaban Pihak Ketiga yaitu keuangan perkara perdata, meliputi : perkara tingkat pertama, perkara tingkat banding, perkara tingkat kasasi dan perkara tingkat peninjauan kembali, keuangan perkara, keuangan consignatie, termasuk titipan hasil lelang, penerimaan uang hak-hak kepaniteraan yang belum disetorkan, uang bantuan hukum dan lain-lain yang menyangkut keuangan perkara yang dianggap perlu.

Kemudian dari laporan keuangan tersebut di atas dijelaskan keadaan keuangan yakni saldo uang menurut Buku Kas dan keadaan uang yang sesungguhnya baik berupa uang tunai ataupun yang tersimpan dalam bank dengan penjelasan yang jelas apabila terjadi perbedaan/selisih angka antar saldo menurut Buku Kas dan keadaan uang yang sesungguhnya dan tentang uang tunai yang tersimpan di Kas Pengadilan supaya dirinci secara jelas jumlah lembar dan keping jenis mata uang yang bersangkutan berikut jumlah nilai mata uang masing-masing.

Di sela-sela audit kinerja, ketua dan sekretaris PTA. Palu juga melakukan pembinaan terkait tupoksi peradilan.

Ketua PTA. Palu dalam arahannya lagi-lagi menekankan urgensi SOP (Standar Operating Procedure) dalam menyelesaikan pekerjaan dinas.

“Saya yakin tidak akan ada pekerjaan yang tertunda jika SOP dijalankan sebagaimana mestinya sehingga para pencari keadilan puas dengan kinerja kita”, ujarnya.

Selain itu, sekretaris PTA. Palu, Sutarno, S.H.,M.H. menyampaikan tentang teknis pelaksanaan anggaran agar mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

“Dalam pelaksanaan anggaran agar mengacu kepada ketentuan yang ada sehingga pengelolaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan dengan baik”, imbuhnya.(iin)

 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143131
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
558
713
1997
134178
19296
30827
143131

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:48

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev