PUTUSAN TERBARU

 WAKIL KETUA PTA. PALU DILANTIK

Palu| www.pta-palu.go.id

Setelah kosong selama satu tahun, akhirnya jabatan Wakil Ketua PTA. Palu terisi dengan dilantiknya Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H sebagai wakil ketua PTA. Palu oleh ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H, Jum’at, 21 Juli 2017 di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya DR. H. M. RUM NESSA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua PT. Sulawesi Tengah, Hakim Tinggi PTA. Palu, Ketua PN. Palu, Ketua PTUN Palu, ketua Pengadilan Agama se wilayah PTA. Palu, seluruh karyawan dan karyawati PTA. Palu dan tamu undangan lainnya.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 118/KMA/SK/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memberhentikan dengan hormat Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H dari jabatan Hakim Utama/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Wakil ketua kelahiran Jeneponto tersebut sebelumnya dinyatakan lulus ujian Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh Tahun 2017 dengan total nilai 685,5 (urutan ke 10) sesuai surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor : 0879/DjA/HM.00/03/2017 tanggal 15 Maret 2017.      

Dalam sambutannya ketua PTA. Palu menyampaikan ucapan selamat datang kepada wakil ketua PTA.Palu yang baru dan menyampaikan harapan semoga PTA. Palu di bawah kepemimpinan wakil ketua yang baru semakin maju, khususnya dalam peningkatan kedisiplinan.

Selain itu, mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut menceritakan perjalanan karirnya yang pernah menjabat sebagai ketua PA. Maros di tahun 1999 dan di saat yang sama melantik wakil ketua PA. Maros yang tidak lain adalah wakil ketua PTA. Palu yang dilantik hari ini (Dr. Samparaja, S.H.,M.H).

“Sejarah seperti terulang, dimana di tahun 1999 saya sebagai ketua PA. Maros melantik saudara Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H sebagai wakil ketua PA. Maros saat itu dan hari ini saya sebagai ketua PTA. Palu kembali melantik yang bersangkutan sebagai wakil ketua PTA. Palu”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga dirangkaikan acara halal bi halal yang mana hikmah halal bi halal disampaikan oleh Muwafiqoh, S.H.M.H (ketua Pengadilan Agama Parigi).

Acara ditutup dengan pembacaan doa, foto bersama dan ucapan selamat.

Di hari yang sama, ba’da Jum’at digelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara PTA. Palu dan Pengadilan Agama se Sulawesi Tengah membahas kendala ataupun masalah terkait tupoksi pada masing-masing satker.(iin).

(Pelantikan Wakil Ketua PTA. Palu)


(Rapat Koordinasi)

 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143133
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
560
713
1999
134178
19298
30827
143133

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:48

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev