PUTUSAN TERBARU

DI SELA SELA PEMBINAAN DI PA. LUWUK DAN PA. BANGGAI,

KETUA PTA. PALU LAKUKAN

PERTEMUAN DENGAN BUPATI BANGGAI LAUT

Palu|www.pta-palu.go.id

Selama 5 hari (10-15 Juli 2017), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H didampingi Panitera dan Sekretaris PTA. Palu (H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum dan Sutarno, S.H.,M.H) melakukan pembinaan di PA. Luwuk dan PA. Banggai.

Di dua Pengadilan Agama tersebut, mantan Wakil Ketua PTA. Kendari tersebut melakukan pembinaan terkait tupoksi masing-masing bagian, baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan.

Pada kesempatan tersebut, ketua PTA. Palu menekankan agar SOP (Standar Operating Procedure) betul-betul dilaksanakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

“Dengan mengacu pada SOP, maka tidak ada lagi pekerjaan yang akan tertunda dan target pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan berjalan maksimal”, ujarnya.

Di sela-sela pembinaan di PA.Banggai, ketua PTA.Palu beserta rombongan didampingi oleh ketua Pengadilan Agama Banggai, Drs. Ihsan sempat melakukan pertemuan dengan Bupati Banggai laut, Drs. H. Wenny Bukamo di rumah jabatan Bupati Banggai Laut.

Pertemuan tersebut membahas masalah status tanah kantor PA. Banggai yang sampai saat ini masih berstatus pinjam pakai.

Merunut ke belakang, tanah kantor PA. Banggai sendiri menjadi masalah ketika PA. Banggai yang mulanya bertempat di kabupaten Banggai Kepulauan kemudian pindah ke kabupaten Banggai Laut karena adanya pemekaran. Di mana seluruh instansi yang mulanya berada di wilayah kabupaten Banggai Laut pindah ke Salakan sebagai ibu kota kabupaten yang baru sedangkan Pengadilan Agama Banggai sendiri tidak dapat pindah ke kabupaten baru karena instansi vertikal. Alhasil, pa. banggai masuk ke wilayah kabupaten pemekaran yaitu Banggai Laut.

Dalam pertemuan tersebut, ketua PTA. Palu menyampaikan kepada bupati Banggai Laut sekiranya tanah milik Pemda Banggai Laut yang dipakai oleh PA.Banggai saat ini dapat dihibahkan secara murni ke PA. Banggai sehingga bisa dibuatkan sertifikat atas nama pemerintah RI., cq. Mahkamah Agung RI. agar bisa dibangun gedung PA.. Banggai sesuai prototipe.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Banggai Laut menyampaikan bahwa pemda siap memberikan lokasi tanah untuk PA. Banggai namun bukan lokasi yang ditempati PA. Banggai sekarang karena pemda telah menyiapkan lokasi khusus untuk area perkantoran.

Setelah melakukan pertemuan, ketua PTA. Palu dan rombongan meninjau langsung lokasi yang akan disiapkan Pemda Banggai Laut untuk kantorPA. Banggai tersebut.

Kepada Tim IT. PTA. Palu, ketua PTA. Palu menyampaikan bahwa setelah meninjau langsung lokasi yang akan disiapkan Pemda Banggai Laut untuk kantor PA.. Banggai, ketua PA. Banggai diminta untuk menyurat kepada Bupati Banggai Laut agar lokasi yang telah ditempati PA. Banggai sekarang tetap dihibahkan secara murni untuk PA. Banggai mengingat lokasi yang akan disiapkan masih butuh waktu yang lama untuk pembangunan karena masih berupa lahan hutan dan perbukitan.

Semoga saja, ,masalah status tanah PA. Banggai segera menemukan solusi terbaik sehingga PA. Banggai dapat dibangun secara prototipe dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya di wilayah kabupaten Banggai Laut dapat semakin ditingkatkan. (iin).


 

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143150
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
577
713
2016
134178
19315
30827
143150

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:52

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev