PUTUSAN TERBARU

   TIM PENGAWAS PTA. PALU

GELAR EKSPOS HASIL PENGAWASAN DI PA. DONGGALA

 

Palu|www.pta-palu.go.id

Selama dua hari (10-11 Juli 2017), tim pengawas daerah PA. Donggala yang terdiri dari Drs. H. Jaharuddin, S,S.H, Hakim Tinggi PTA. Palu sebagai ketua tim, Hety Buntuan, S.H, Panitera Pengganti PTA. Palu, Iin Maghfirah, S.ThI, Kasubag. Kepegawaian dan TI PTA. Palu, Resmi, S.E.,Ak, staf Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Palu dan Hardi Trisanta, S.Kom, staf Sub. Bagian Kepegawaian dan TI PTA. Palu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bagian di PA. Donggala berdasarkan Surat Tugas ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Nomor : W19-A/565/PS.00/IV/2017 tanggal 18 April 2017 maka Rabu, 12 Juli 2017 tim pengawas tersebut menggelar ekspos hasil pengawasan di ruang sidang PA. Donggala dan diikuti oleh seluruh aparatur PA. Donggala.

Dibuka langsung oleh ketua PA. Donggala, Drs. Samsudin, S.H yang menyampaikan agar kiranya seluruh temuan yang akan disampaikan oleh tim pengawas segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Dalam ekspos tersebut, satu persatu tim pengawas menyampaikan temuan masing-masing bidang, mulai dari Managemen Peradilan, Administrasi Persidangan, administrasi perkara dan minutasi, administrasi keuangan perkara, pelaporan perkara dan kearsipan perkara, administrasi penyelenggaraan keuangan APBN belanja pegawai, barang, jasa dan modal, administrasi kepegawaian, umum, keuangan, perencanaan, TI dan pelaporan serta kearsipan kesekretariatan dan kepustakaan.

Pengawasan tersebut merupakan implementasi kebijakan Mahkamah Agung yang menjadikan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pengadilan tingkat pertama.

Sejatinya, dalam tataran tersebut, pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan pengadilan tingkat pertama namun lebih sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat pertama telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pencari keadilan. Ekspos selesai pukul 12.00 WITA dan diakhiri dengan penandatangan kontrak kinerja.

Selain tim pengawas daerah PA. Donggala, di hari yang sama, Senin, 10 Juli 2017, PTA. Palu juga menurunkan dua tim sekaligus, yaitu tim pengawas untuk PA. Bungku dan PA. Banggai  dan akan diikuti oleh tim pengawas lainnya di akhir bulan ini. (Iin)

Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143167
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
594
713
2033
134178
19332
30827
143167

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:56

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev