PUTUSAN TERBARU

 SIDAK KETUA PTA. PALU PASCA LIBUR LEBARAN

Palu|www.pta-palu.go.id

Senin, 3 Juli 2017, hari pertama masuk kantor setelah sepekan cuti bersama lebaran, ketua PTA. Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H langsung menggelar sidak pada tiga Pengadilan Agama terdekat yaitu PA. Palu, PA. Donggala dan PA. Parigi didampingi oleh Panitera dan Sekretaris PTA. Palu ( H. Abdul Wahid, S.H.,M.Hum dan  Sutarno, S.H.,M.H.).

Pada tiga Pengadilan Agama tersebut, guna memastikan kehadiran seluruh hakim dan pegawai, ketua PTA. Palu dan tim mengumpulkan seluruh hakim dan pegawai di lobi kantor masing-masing dan mengecek langsung kehadiran melalui daftar absensi.

Selain itu, tim juga meminta dokumen absensi tanggal 3 Juli 2017 untuk dikirim ke Sekretaris Mahkamah Agung RI. sebagai bahan monitoring dan evaluasi kedisiplinan sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 209/SEK/KP.05.2/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Himbauan untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sebelum dan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri dan Surat Nomor 224/SEK/KS.00/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pemberian Cuti Bersama Dalam Rangka Idul Fitri H/2017. 

Dari hasil sidak tersebut ditemukan satu Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Parigi-di hari pertama masuk kantor pasca libur lebaran-langsung melaksanakan sidang perkara.

Selain untuk menegakkan kedisiplinan hakim dan pegawai, sidak tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelayanan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah PTA. Palu, khususnya di hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama lebaran tetap berjalan maksimal bagi para pencari keadilan.(iin).

 


Add comment


Security code
Refresh

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143166
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
593
713
2032
134178
19331
30827
143166

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:56

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev