PUTUSAN TERBARU

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA
BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

NO

NAMA PEJABAT

JABATAN

KETERANGAN

1.

Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.HKETUA

KETUA

Download

2.

 Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

Download

3.

Drs. H. Jaharuddin S., S.H.

HAKIM TINGGI

Download

4.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.

HAKIM TINGGI

Download

5.

Drs. Supardi

HAKIM TINGGI

Download

6.

 H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum.

PANITERA

Download

7.

 Sutarno, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Download

8.

Samsidar B. Gani, S.Ag., M.M.

KABAG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Download

9.

Dra. Ernawati

PANITERA MUDA BANDING

Download

10.

Dra. Nuranah, M.H.

PANITERA MUDA HUKUM

Download

11.

Drs. Mustamin

PANITERA PENGGANTI

Download

12.

Hety Buntuan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Download

13.

Munawar, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Download

14.

Hj. Andi Syuhada, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Download

15.

H. Ahmad Islam, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Download

16.

Agus Subarno, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Download

17.

Hamdan Latif, A.Md.

STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN / BENDAHARA Lihat PENGELUARAN

Download

18.

Resmi, SE., Ak.

STAF SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN / PPK

Download

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

143135
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
562
713
2001
134178
19300
30827
143135

Your IP: 54.167.232.42
2017-08-22 12:49

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • INPRES NOMOR 4 TAHUN 2017
    EFISIENSI BELANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 (1. Peraturan Perundang-undangan / 7. Instuksi Presiden / Tahun 2017)
  • PP NOMOR 48 TAHUN 2016
    TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEJABAT PEMERINTAHAN (1. Peraturan Perundang-undangan / 4. Peraturan Pemerintah / Tahun 2016)
  • PERMA NOMOR 03 TAHUN 2017
    PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 5 TAHUN 2017
    PEMBERITAHUAN JUMLAH CUTI TAHUNAN UNTUK TAHUN 2017 (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • SE-SEKMA NOMOR 4 TAHUN 2017
    MUTASI TENAGA KESEKRETARIATAN MENJADI TENAGA TEKNIS (PANITERA PENGGANTI DAN JURUSITA PENGGANTI) (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev