PUTUSAN TERBARU

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

TAHUN 2017

NO

NAMA

PERJANJIAN KINERJA

1.

Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. (Wakil Ketua)

DOWNLOAD

2.

Drs. H. Jaharuddin S., S.H. (Hakim Tinggi)

DOWNLOAD

3.

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)

DOWNLOAD

4.

Drs. Supardi (Hakim Tinggi)

DOWNLOAD

5.

H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. (Panitera)

DOWNLOAD

6.

Sutarno, S.H., M.H. (Sekretaris)

DOWNLOAD

7.

Dra. Ernawati (Panitera Muda Banding)

DOWNLOAD

8.

Dra. Nuranah, M.H. (Panitera Muda Hukum)

DOWNLOAD

9.

Samsidar B. Gani, S.Ag., M.M. (Kabag Perencanaan Dan Kepegawaian)

DOWNLOAD

10

Agus Sukamto, S.Ag. (Kasubag Rencana Proggram Dan Anggaran)

DOWNLOAD

11.

Safaat, S.H., M.M. (Kasubag Tata Usaha Dan Rumah Tangga)

DOWNLOAD

12.

Iin Maghfirah, S. Th.I. (Kasubag Kepegawaian Dan Teknologi Informasi

DOWNLOAD

13.

Hj. Rostiah Kasim, S.H. (Kasubag Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

14.

Drs Mustamin (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

15.

Hety Buntuan, S.H. (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

16.

Munawar, S.Ag. (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

17.

Hj. Andi Syuhada, S.Ag. (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

18.

H. Ahmad Islam, S.H. (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

19.

Agus Subarno, S.Ag. (Panitera Pengganti)

DOWNLOAD

20.

Moh. Syahdimas Yusrin, S.Si., M.M. (Pranata Komputer)

DOWNLOAD

21.

Heru Dwi Susanto, S.Kom., M.M. (Pranata Komputer)

DOWNLOAD

22.

Hamdan Latif, A.Md. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

23.

Bahrul Ulum (Staf Panitera Muda Banding)

DOWNLOAD

24.

Nur Arifah Kadir, S.Kom. (Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi)

DOWNLOAD

25.

Afriyanti, A.Md. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

26.

Fatmah Lamasai, S.H. (Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga)

DOWNLOAD

27.

Muhammad Na'im, S.H.I. (Staf Sub Bagian Rencana Proggram Dan Anggaran)

DOWNLOAD

28.

Hendrayanto (Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga)

DOWNLOAD

29.

Resmi, SE., Ak. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

30.

Budy Luhur Sejati, S.Kom. (Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi)

DOWNLOAD

31.

Hardi Trisanta, S.Kom. (Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi)

DOWNLOAD

32.

Astrya Herawati (Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga)

DOWNLOAD

33.

Irfo Maribunti (Staf Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga)

DOWNLOAD

34.

Zul'aini (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

35.

Sri Wahyuni, S.H. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

36.

Sarman Sarif, S.E. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

37.

Harman, S.Kom. (Staf Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan)

DOWNLOAD

38.

Muharromah (Staf Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi)

DOWNLOAD

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Senin, 11 September 2017 / 13.30 WITA / RUANG AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi
Senin, 11 September 2017 / 09.30 WITA / RUANG SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, Seha Terima Jabatan
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

200866
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
136
1117
5077
190962
19601
28135
200866

Your IP: 54.162.105.241
2017-10-20 03:25

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev