PUTUSAN TERBARU

Profil Honorer Pramubakti / Honorer

 

Nama

: M. Yakub Lean

Tempat, Tanggal Lahir

: Surabaya, 17 Mei 1970

Jabatan

: Penjaga Keamanan / Satpam

Pendidikan Terakhir

: STM

 

 

Nama

: Supriadi

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 09 September 1984

Jabatan

: Penjaga Keamanan / Satpam / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMP

 

 

Nama

: Sriyono

Tempat, Tanggal Lahir

: Krajan, 23 Juli 1987

Jabatan

: Penjaga Keamanan / Satpam / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Herdin, S

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 19 Februari 1984

Jabatan

: Penjaga Keamanan / Satpam / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Ahmad Syahril

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 26 Juni 1989

Jabatan

: Penjaga Keamanan / Satpam / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Sahlan

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 14 September 1984

Jabatan

: Cleaning Service / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Basri Mammeng

Tempat, Tanggal Lahir

: Sidrap, 14 November 1971

Jabatan

: Cleaning Service / Driver / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Cahyono

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 30 April 1985

Jabatan

: Cleaning Service / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Nina Indisiaputri

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 04 Maret 1986

Jabatan

: Cleaning Service / Administrasi Kepegawaian

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Rini Yanti B. Laturuka

Tempat, Tanggal Lahir

: Birobuli, 02 Februari 1985

Jabatan

: Cleaning Service / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMA

 

 

Nama

: Nurlin.T. Maralai

Tempat, Tanggal Lahir

: Palu, 07 Oktober 1977

Jabatan

: Cleaning Service / Administrasi Umum

Pendidikan Terakhir

: SMEA

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Rabu, 22 November 2017 / 07.30 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Mengikuti Upacara HUT PTA. Palu Ke XX Tahun 2017
Minggu, 19 November 2017 / 07.30 WITA / RUANG RAPAT PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Diskusi Permasalahan Hukum
Senin, Selasa, Rabu, 20, 21, 22 November 2017 / 07.30 WITA / LAPANGAN TENIS PELTI, DAN INDOOR PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Turnamen Tenis Lapangan

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

244035
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
355
950
3663
233242
24084
38686
244035

Your IP: 54.225.36.143
2017-11-22 09:19

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev