PUTUSAN TERBARU

Wilayah Yurisdiksi Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi

Pengadilan Tinggi Agama Palu

 

Profil Wilayah

Tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Propinsi Sulawesi Tengah sebagai Propinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan tersebut diperingatin sebagai Hari Lahirnya Propinsi Sulawesi Tengah.

Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran Wilayah menjadi Kabupaten, hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah, menjadi sepuluh daerah yakni :

1. Kabupaten Donggala berkedudukan di Banawa

2. Kabupaten Poso berkedudukan di Poso

3. Kabupaten Banggai berkedudukan di Luwuk

4. Kabupaten Tolitoli berkedudukan di Tolitoli

5. Kota Palu berkedudukan di Palu

6. Kabupaten Buol berkedudukan di Buol

7. Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku

8. Kabupaten Banggai Kepulauan berkedudukan di Banggai

9. Kabupaten Parigi Moutong berkedududkan di Parigi

10.Kabupaten Tojo Una-Una berkedudukan di Ampana

11.Kabupaten Sigi berkedudukan di Sigi Biromaru

 

Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi Tengah

Batas-batas Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

– Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.

– Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

– Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

– Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb:

– Daratan rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.

– Wilayah dengan ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen dan

– Wilayah dengan ketinggian diatas 500 – 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.

– Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut 25.90 persen.

 

Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palu

 gambar gedung kantor Pengadilan Tinggi Agama Palu

 
Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu meliputi 09 (sembilan) Pengadilan Agama, yaitu:

  1.     Pengadilan Agama Palu Klas IA
  2.     Pengadilan Agama Donggala
  3.     Pengadilan Agama Parigi
  4.     Pengadilan Agama Poso
  5.     Pengadilan Agama Tolitoli
  6.     Pengadilan Agama Buol
  7.     Pengadilan Agama Bungku
  8.     Pengadilan Agama Luwuk
  9.     Pengadilan Agama Banggai

 

 

 

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Senin, 11 September 2017 / 13.30 WITA / RUANG AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi
Senin, 11 September 2017 / 09.30 WITA / RUANG SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, Seha Terima Jabatan
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

200887
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
157
1117
5098
190962
19622
28135
200887

Your IP: 54.162.105.241
2017-10-20 03:31

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev