PUTUSAN TERBARU

Prosedur Pengajuan Perkara Dan Biayanya Prosedur Pengajuan Perkara Dan Biayanya

A. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN PEMOHON BANDING

 Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam tenggang waktu :

    1. 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan;
    2. 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tingkat pertama. (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).
  1. Membayar biaya perkara banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989).
  2. Panitera memberitahukan adanya permohonan banding (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947)
  3. Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan Termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding (Pasal 11 ayat (3) UU No. 20 Tahun 1947)
  4. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947).
  5. Berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterima perkara banding.
  6. Salinan putusan banding dikirim oleh pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.
  7. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.
  8. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera :
    1. Untuk perkara cerai talak :
      • Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon.
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.
    2. Untuk perkara cerai gugat :
      • Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

B. PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

  1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;
  2. Ketua pengadilan tinggi agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;
  3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;
  4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;
  5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;
  6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;
  7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

 

C. BIAYA PROSES PERKARA BANDING

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu Nomor : W19-A/159/HK.005/I/2017 Tentang Pengunaan Dan Pengelolaan Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Palu , menetapkan bahwa :

  • Biaya proses setiap 1 (satu) perkara banding sebesar Rp. 150.000,-  (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian  penggunaannya sebagai berikut :

NO

KEGUNAAN

BIAYA YANG DIKELUARKAN

1.

Biaya Redaksi

Rp.      5.000,-

2.

Biaya Materai

Rp.      6.000,-

3.

Alat Tulis Kantor (ATK) / Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan Yang Habis Pakai

Rp.    15.000,-

4.

Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat Perkara

Rp.    35.000,-

5.

Penggandaan / Foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara

Rp.    5.000,-

6.

Penggandaan salinan putusan

Rp.      5.000,-

7.

Biaya Konsumsi persidangan

Rp.    40.000,-

8.

Insentive Tim Pengelola

Rp.     34.000,-

9.


Pengarsipan Berkas Perkara

Rp.   5.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

KEGIATAN PENGADILAN

TANGGAL/JAM/TEMPAT PERIHAL
Senin, 11 September 2017 / 13.30 WITA / RUANG AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi
Senin, 11 September 2017 / 09.30 WITA / RUANG SIDANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Pelantikan, Seha Terima Jabatan
Sabtu, 19 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI SULTENG HUT Mahkamah Agung RI ke -72
Kamis, 17 Agustus 2017 / 07.00 WITA / HALAMAN DEPAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke 72
Senin, 14 Agustus 2017 / 09.00 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palu
08.30 WITA / RUANG SIDANG UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Undangan Pengambilan Sumpah Jabatan Pelantikan Halal Bi Halal, Pelepasan Panitera Pengganti PTA. Palu
13.30 WITA / AULA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU Rapat Koordinasi

 

INFORMASI CEPAT

TAUTAN

MAHKAMAH AGUNG
Mahkamah Agung RI

BADILAG
Badan Peradilan Agama

PENGADILAN TINGGI
Pengadilan Tinggi Palu

PEMBARUAN PERADILAN
Pembaruan Peradilan

PEMERINTAH PROVINSI
Pemrov Sulawesi Tengah

 

PENGUNJUNG

200878
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
148
1117
5089
190962
19613
28135
200878

Your IP: 54.162.105.241
2017-10-20 03:29

SURVEI

Bagaimana pendapat anda tentang Pelayanan pada Kantor kami

GTranslate

enfrdeitptrues

PERATURAN TERBARU

  • PERMA NOMOR 06 TAHUN 2017
    HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 05 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • PERMA NOMOR 04 TAHUN 2017
    TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH AGUNG (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 1. Peraturan Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 174/KMA/SK/IX/2017
    PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN LAPORAN TAHUNAN 2017 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  • 167/SEK/SK/IX/2017
    PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG/BARANG/JASA DARI DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2. Kebijakan Mahkamah Agung / 6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung / Tahun 2017)
  1. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI
  2. PROSEDUR BANTUAN HUKUM
  3. PENGADUAN
  • Tata Cara Memperoleh Informasi

    Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau...

    Selengkapnya...

  • Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Selengkapnya...

  • Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

    Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Selengkapnya...

next
prev